KARANGANYAR, SKALANEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Karanganyar memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya difokuskan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga dirancang menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi desa melalui pemberdayaan produk lokal.
Pemkab Karanganyar mendorong seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memanfaatkan bahan pangan dan produk hasil usaha masyarakat, termasuk yang diproduksi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Langkah ini diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi yang lebih besar di tingkat desa seiring berkembangnya pelaksanaan program MBG.
Wakil Bupati Karanganyar sekaligus Ketua Satgas Percepatan MBG, Adhe Eliana, mengatakan pemerintah tengah memetakan potensi produk unggulan BUMDes agar dapat masuk dalam rantai pasok kebutuhan setiap SPBG yang beroperasi di Kabupaten Karanganyar.
Menurutnya, pemerintah ingin manfaat Program MBG tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan gizi anak, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha lokal, petani, peternak, hingga BUMDes.
“Saya sudah berdiskusi dengan asosiasi BUMDes di Kabupaten Karanganyar. Saya ingin memastikan setiap SPPG nantinya menyerap produk lokal. Esensinya memang untuk menggerakkan perputaran ekonomi di bawah,” kata Adhe, Senin (3/8/2026).
Ia menjelaskan, Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis nasional yang memiliki dua tujuan utama, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat sebagai upaya menekan angka stunting sekaligus mendukung terwujudnya generasi Indonesia Emas.
Di sisi lain, keberadaan program tersebut juga membuka peluang ekonomi baru karena kebutuhan bahan pangan untuk dapur MBG akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah SPPG yang beroperasi.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Karanganyar akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program agar seluruh proses berjalan optimal, baik dari sisi pelayanan maupun pemanfaatan produk lokal.
Adhe juga menanggapi informasi mengenai penghentian sementara operasional sejumlah SPBG di beberapa daerah. Berdasarkan hasil koordinasi dengan koordinator wilayah, hingga kini belum ada laporan adanya SPPG di Kabupaten Karanganyar yang mengalami kondisi serupa.
“Sementara hasil pengecekan kemarin tidak ada di Karanganyar. Tetapi nanti akan saya cek kembali untuk memastikan,” ujarnya.
Saat ini pengembangan SPPG di Kabupaten Karanganyar terus berlangsung. Dari target sekitar 140 unit, sebanyak kurang lebih 90 SPBG telah beroperasi, sedangkan sisanya masih dalam tahap persiapan.
Pemkab berharap seluruh SPPG nantinya tidak hanya menjadi pusat pelayanan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah melalui penyerapan produk-produk lokal yang dihasilkan petani, UMKM, dan BUMDes di Kabupaten Karanganyar.**”
Silakan Masuk atau Daftar untuk mengirim komentar.