JAKARTA, SKALANEWS. ID – Isu perombakan kabinet yang kembali mencuat menjelang momentum 17 Agustus tidak mengubah sikap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Keduanya memilih tidak berspekulasi mengenai kemungkinan reshuffle kabinet yang menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Bahlil dan Purbaya justru menegaskan bahwa pekerjaan mereka sebagai menteri tetap berfokus pada tugas pemerintahan.
Hal itu disampaikan setelah Bahlil dan Purbaya mengikuti pertemuan koordinasi di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Bahlil mengatakan, tidak ada pembahasan mengenai reshuffle maupun isu politik dalam pertemuan tersebut. Pembicaraan lebih diarahkan pada urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kedua kementerian.
“Tadi saya rapat sama Pak Menteri Keuangan enggak ada pembahasan itu. Kita enggak ngerti itu,” kata Bahlil.
Menurut dia, posisi menteri pada dasarnya merupakan pembantu presiden. Karena itu, para menteri harus menjalankan kebijakan sesuai arahan Presiden serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bahlil menilai pembahasan mengenai siapa yang akan dipertahankan atau diganti dalam kabinet bukan menjadi ranah para menteri.
“Yang jelas begini, tugas kami sebagai menteri itu adalah pembantu presiden. Yang namanya pembantu presiden, ya bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden dan sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang,” ujarnya.
Bahlil: Reshuffle Hak Prerogatif Presiden
Bahlil secara tegas menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai susunan kabinet kepada Presiden Prabowo.
Ia meminta agar para menteri tidak mengambil langkah di luar kewenangan, termasuk ikut berspekulasi mengenai keputusan politik yang menjadi hak prerogatif kepala negara.
“Persoalan hasil terhadap reshuffle itu hak prerogatif Bapak Presiden. Kita serahkan semuanya kepada Bapak Presiden yang mempunyai hak prerogatif,” ujar Bahlil.
Ia menambahkan, para menteri harus tetap bekerja sesuai tugas masing-masing dan tidak melakukan tindakan yang melampaui kewenangan.
“Kita di bawah ini enggak boleh gerakan tambahan. Jangan berpikir apalagi bertindak melampaui batas kewenangan yang diberikan,” katanya.
Sementara itu, Purbaya mengatakan pertemuan dengan Bahlil justru berfokus pada kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Salah satu pembahasan utama adalah bagaimana memastikan kondisi APBN tetap terjaga hingga akhir tahun, termasuk melalui optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pengendalian subsidi energi.
Purbaya menyebut sektor energi memiliki kontribusi penting terhadap penerimaan negara sehingga diperlukan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM.
“Jadi kami tadi fokus memastikan bahwa APBN tahun ini aman. Kan beliau memberikan kontribusi yang besar untuk PNBP, jadi kita diskusi di situ saja dan pengendalian subsidi sebagian sehingga tidak melebar ke mana-mana dan bisa terkendali,” ujar Purbaya.
Menurutnya, perkembangan harga minyak dunia juga tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Meskipun pergerakannya dinilai masih dalam kondisi yang relatif terkendali, perubahan harga komoditas energi tetap dapat berdampak terhadap anggaran negara.
Karena itu, pemerintah tetap perlu menjaga kewaspadaan agar tekanan dari sektor energi tidak mengganggu pengelolaan APBN hingga penghujung tahun.
“Walaupun harga minyak dunia cenderung terkendali walaupun masih naik-turun ya, tapi cenderung terkendali, kita mesti waspada terus dan menjaga dan memastikan APBN kita aman sampai akhir tahun,” kata Purbaya.
Isu reshuffle kabinet kembali menjadi perhatian setelah muncul kabar mengenai kemungkinan Presiden Prabowo melakukan perombakan susunan kabinet setelah peringatan Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus.
Sejumlah nama menteri kemudian ikut dikaitkan dengan isu tersebut, termasuk Bahlil dan Purbaya yang dalam sejumlah penilaian kinerja disebut berada di antara menteri yang mendapat sorotan positif.
Namun, keduanya tidak memberikan sinyal mengenai kemungkinan perubahan posisi mereka.
Bahlil memilih menempatkan keputusan tersebut sepenuhnya di tangan Presiden. Sementara Purbaya menegaskan bahwa koordinasi dengan Menteri ESDM pada Selasa tersebut tidak diarahkan untuk membicarakan isu politik, melainkan persoalan fiskal dan energi.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa di tengah beredarnya spekulasi mengenai susunan kabinet, kedua menteri tetap menempatkan agenda pemerintahan sebagai prioritas.
Untuk saat ini, keputusan mengenai ada atau tidaknya reshuffle kabinet tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.***
Silakan Masuk atau Daftar untuk mengirim komentar.