JAKARTA, SKALANEWS.ID – Ancaman praktik penangkapan ikan destruktif di perairan Kepulauan Seribu menjadi perhatian serius Komisi B DPRD Jakarta.
Legislator mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta segera mengalokasikan anggaran pengadaan kapal patroli dalam APBD 2027 guna memperkuat pengawasan laut dan melindungi ekosistem pesisir.
Selama ini, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) Jakarta dinilai belum memiliki armada patroli yang memadai. Kondisi tersebut dianggap menjadi salah satu kendala dalam mengawasi aktivitas penangkapan ikan ilegal yang menggunakan bom ikan, racun, maupun pukat harimau.
Ketua Komisi B DPRD Jakarta, Nova Harivan Paloh, menegaskan keberadaan kapal patroli sudah menjadi kebutuhan mendesak. Menurutnya, praktik penangkapan ikan yang merusak tidak hanya mengancam kelestarian terumbu karang, tetapi juga berdampak langsung terhadap keberlangsungan mata pencaharian nelayan tradisional di Kepulauan Seribu.
“Pengadaan kapal patroli sangat urgen untuk memberantas praktik penangkapan ikan yang merusak, seperti bom ikan, racun, dan pukat harimau. Aktivitas tersebut meresahkan nelayan sekaligus merusak ekosistem laut,” ujar Nova saat menyampaikan hasil rapat kerja pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 bersama Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Gedung DPRD Jakarta.
Selain memperkuat pengawasan laut, Komisi B juga mengusulkan agar DKPKP mengkaji penyediaan perangkat GPS pendeteksi lokasi ikan bagi nelayan tradisional di Kepulauan Seribu. Teknologi tersebut diyakini mampu meningkatkan efisiensi operasional, terutama di tengah tingginya biaya bahan bakar.
Menurut Nova, penggunaan GPS akan membantu nelayan menghemat konsumsi solar, memangkas waktu pencarian ikan, sekaligus meningkatkan produktivitas hasil tangkapan.
Dalam pembahasan APBD 2027, Komisi B turut menyoroti pentingnya penguatan ketahanan pangan Jakarta. Salah satu rekomendasinya ialah pembangunan gudang cadangan pangan modern bekerja sama dengan BUMD sektor pangan.
Gudang tersebut diusulkan memiliki fasilitas penyimpanan berstandar modern, seperti cold storage berkapasitas besar, sistem rak modern, rotasi stok berbasis digital, CCTV, hingga audit log inventori agar pengelolaan cadangan pangan lebih efektif dan transparan.
Komisi B juga mendorong pengembangan urban farming, sektor perikanan, dan peternakan perkotaan secara terintegrasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) serta BUMD. Langkah ini diharapkan mampu membentuk ekosistem bisnis pangan perkotaan yang berbasis teknologi dan berorientasi pasar.
Di sektor perikanan, DPRD Jakarta turut mengusulkan revitalisasi Pelabuhan Muara Angke menjadi pelabuhan perikanan yang lebih representatif atau Dermaga Samudra. Rencana tersebut mencakup peningkatan akses jalan, penanganan banjir dan drainase, rehabilitasi Unit Pengolahan Ikan (UPI), peningkatan penerangan kawasan, pengerukan kolam labuh, perbaikan rumah pompa, hingga pembangunan tanggul darurat.
Seluruh usulan tersebut, kata Nova, masih memerlukan kajian teknis dan dukungan anggaran agar dapat direalisasikan dalam program pembangunan Jakarta pada 2027.***
Silakan Masuk atau Daftar untuk mengirim komentar.