KARANGANYAR, SKALANEWS. ID- Penarikan makanan Makan Bergizi Gratis (MBG) dari SDN 2 Jati, Kecamatan Jaten, Karanganyar, tak berhenti pada penarikan paket makanan.
Persoalan tersebut kini mendapat perhatian DPRD Karanganyar. Komisi D berencana turun langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jati untuk mengecek persoalan yang terjadi sekaligus melihat kondisi fasilitas di lokasi.
Anggota Komisi D DPRD Karanganyar dari Fraksi Partai Golkar, Suparmi, mengatakan pihaknya akan membahas persoalan tersebut bersama anggota komisi sebelum menentukan langkah pemeriksaan.
“Rencana saya nanti kita rapatkan dulu dengan Komisi D. Setelah itu mestinya kita melakukan sidak ke SPPG tersebut,” kata Suparmi saat dihubungi SKALANEWS, Kamis (13/8/2026).
Rencana sidak itu menjadi perkembangan baru setelah makanan MBG yang akan diberikan kepada siswa SDN 2 Jati sebelumnya ditarik kembali.
Suparmi mengatakan, informasi awal yang diterimanya berkaitan dengan menu ayam dalam pengiriman makanan MBG.
Menurut dia, kondisi tersebut telah diketahui pihak internal sebelum makanan dikonsumsi peserta didik. Makanan kemudian ditarik sehingga, berdasarkan informasi yang diterima DPRD, belum sampai menimbulkan dampak kepada siswa.
“Yang kita ketahui saat ini sebenarnya kaitan pengiriman daging ayam. Sudah diketahui dari awal, baik dari pihak internal maupun yang menangani di sana,” ujarnya.
Namun, Suparmi menegaskan informasi tersebut masih perlu diperiksa langsung. DPRD tidak ingin menarik kesimpulan hanya berdasarkan informasi yang diperoleh dari pemberitaan maupun komunikasi awal.
Karena itu, pemeriksaan di SPPG Jati nantinya akan menjadi kesempatan bagi Komisi D untuk meminta penjelasan secara langsung mengenai proses yang terjadi hingga makanan akhirnya ditarik.
Agenda pemeriksaan juga berpotensi melebar ke persoalan sanitasi dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) SPPG Jati.
Sebelumnya, muncul informasi mengenai adanya persoalan rembesan pada fasilitas tersebut. Suparmi mengaku belum mengetahui secara langsung adanya laporan warga terkait persoalan sanitasi itu yang disampaikan kepada DPRD.
“Kalau ada laporan, komisi terkait mesti ke sana. Terutama Komisi C sama Komisi D,” katanya.
Menurut Suparmi, persoalan tersebut perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan komisi terkait dan pimpinan DPRD apabila memang terdapat laporan resmi dari masyarakat.
Ia juga menyebut informasi yang diterimanya menyatakan fasilitas IPAL tersebut telah diperbaiki. Meski demikian, kondisi aktual di lapangan tetap perlu dilihat secara langsung.
Suparmi menegaskan pemeriksaan ke SPPG Jati nantinya tidak sebatas melihat persoalan makanan yang ditarik.
DPRD juga dapat mengecek berbagai aspek pendukung operasional SPPG, termasuk fasilitas sanitasi dan IPAL. Pemeriksaan itu dinilai penting untuk memastikan persoalan yang sama tidak kembali terjadi.
“Kita diskusikan dengan teman-teman. Nanti konfirmasi dengan ketua dulu bagaimana langkahnya,” ujarnya.
Untuk waktu pelaksanaan, Komisi D masih melakukan penyesuaian agenda. Suparmi menyebut sidak kemungkinan dilakukan setelah agenda pidato kenegaraan dan mempertimbangkan hari libur.
Dengan demikian, belum ada kesimpulan DPRD mengenai penyebab penarikan makanan maupun kondisi SPPG Jati sebelum pemeriksaan lapangan dilakukan.
Yang sudah dipastikan dari keterangan Suparmi adalah Komisi D akan membahas persoalan tersebut dan menyiapkan langkah untuk melihat langsung kondisi SPPG.
Jika sidak terlaksana, hasil pemeriksaan DPRD akan menjadi perkembangan berikutnya yang dapat menjawab lebih jauh apa yang terjadi di balik penarikan makanan MBG dari SDN 2 Jati.***
Silakan Masuk atau Daftar untuk mengirim komentar.