KARANGANYAR, SKALANEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Karanganyar menghadapi pekerjaan rumah dalam menyiapkan anggaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) mendatang.
Kebutuhan dana yang diperkirakan mencapai Rp50 miliar belum masuk dalam pembahasan KUAPPAS 2027.
Ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo, meminta pemerintah daerah tidak menunggu sampai pelaksanaan Pilkades semakin dekat. Menurutnya, kebutuhan anggaran tersebut seharusnya mulai dicadangkan secara bertahap agar tidak menjadi beban besar dalam satu tahun anggaran.
“Minimal harusnya pemerintah daerah sudah mencicil itu, mempersiapkan,” kata Bagus Selo.
Besarnya kebutuhan anggaran menjadi perhatian karena proyeksi tersebut disusun dengan memperhitungkan kemungkinan pelaksanaan pemilihan hingga dua putaran.
Artinya, pemerintah daerah perlu memiliki ruang fiskal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan apabila proses pemilihan tidak selesai dalam satu putaran.
Belum Ada di KUAPPAS 2027
Bagus mengakui rencana pencadangan anggaran tersebut belum masuk dalam KUAPPAS 2027. Karena itu, dia berharap pemerintah daerah mulai menyusun perhitungan kebutuhan sejak sekarang.
Pencadangan dapat dilakukan secara bertahap melalui tahun anggaran yang tersedia sebelum pelaksanaan Pilkades.
“Harapan saya, karena ini efisiensi, tentunya pemerintah daerah dalam persiapan pemilu yang akan datang perlu menyiapkan dana cadangan,” ujarnya.
Menurut Bagus, langkah tersebut penting di tengah tuntutan efisiensi anggaran pemerintah daerah. Tanpa persiapan sejak awal, kebutuhan puluhan miliar rupiah berpotensi muncul sebagai beban anggaran ketika tahapan Pilkades sudah berjalan.
Berkaca dari Anggaran Sebelumnya
Kebutuhan sekitar Rp50 miliar bukan angka yang muncul tanpa pembanding. Bagus menyebut penyelenggaraan pemilihan sebelumnya membutuhkan anggaran sekitar Rp35 miliar.
Dengan memperhitungkan kemungkinan dua putaran, kebutuhan anggaran berikutnya diperkirakan lebih besar.
Karena itu, DPRD Karanganyar mendorong pemerintah daerah mulai memasukkan kebutuhan tersebut dalam perencanaan keuangan secara bertahap.
Bagi DPRD, persoalannya bukan sekadar menyiapkan Rp50 miliar. Yang lebih penting adalah memastikan dana tersebut tersedia ketika dibutuhkan tanpa mengganggu belanja daerah untuk program lainnya.
Persiapan sejak beberapa tahun sebelumnya dinilai menjadi pilihan yang lebih aman dibandingkan mencari tambahan anggaran ketika tahapan Pilkades sudah memasuki fase pelaksanaan.***
Silakan Masuk atau Daftar untuk mengirim komentar.